Keranjang Belanja
0 item
Checkout
RECOMMENDATION
KATALOG
BOOK OF THE MONTH
Uncensored
Home / Hukum / Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum DI Indonesi
Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum DI Indonesi
Diskon: 70.000 x 15 %
Price: Rp 59.500
   
    Ready Stok
   
Quantity:
Deskripsi

Penulis: Dr. Binsar M. Gultom, S. H., S. E., M. H
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Ukuran: 15 x 23 cm
Cover: Soft Cover
Isbn: 9786020318790
Berat: 287 gram
Synopsis

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (KY)
untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, menjaga harkat dan keluhuran
hakim, serta mengawasi perilaku hakim ternyata belum dirasa cukup oleh KY. Sekalipun KY belum
mampu melaksanakan Tupoksi tersebut secara optimal, KY justru ingin melakukan ekspansi
hingga “merambah” wewenang Mahkamah Agung (MA) menyangkut teknis perkara dan teknis
administrasi peradilan.
Hal itu terbukti dengan berbagai putusan hakim yang selalu dikomentarinya, termasuk
kewenangan MA yang lain seperti dalam penerimaan Calon Hakim. Bagaimana KY berusaha
“membonsai” kewenangan lain yang dimiliki oleh MA telah diuraikan secara detail dan solusi
terbaiknya dibeberkan dalam buku PANDANGAN KRITIS SEORANG HAKIM dalam Penegakan Hukum
di Indonesia 2 ini.
KY yang seharusnya mengangkat harkat dan martabat serta keluhuran nama baik hakim,
justru sebaliknya meruntuhkan wibawa peradilan dengan mencari-cari kesalahan putusan hakim
seperti yang dialami Hakim Sarpin Rizaldi dan Hakim Haswandi. Pokoknya KY yang mirip seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah dibahas secara tuntas dalam buku ini.
Terkait dengan hal itu, Penulis mengusulkan kepada MPR, Presiden-DPR, agar kedudukan
KY “dipangkas dari UUD 1945”dan kedudukan KY cukup diatur dalam UU seperti halnya KPK yang
hanya diatur dalam UU. Sangat “aneh” jika sebuah Komisi dijadikan sebagai Lembaga Negara.
Sambil menunggu amandemen ke-5 UUD 1945, ke depan (di akhir masa jabatan Komisioner KY
tahun 2015) jabatan Ketua KY hendaknya dirangkap secara ex-officio (secara terpisah) oleh Ketua
MA sehingga tercipta harmonisasi pengawasan terhadap hakim antara MA – KY, sebagaimana
yang telah ditelaah dalam buku ini.
Selain itu, problematika dan solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
di Indonesia; bagaimana seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara
profesional; usulan Kepala Polri atau Kejagung merangkap secara ex-officio sebagai Ketua KPK;
dan masih banyak topik menarik serta aktual lainnya dikupas secara mendalam dalam buku ini.
Yang paling menarik dan unik, Penulis telah mengkaji antara “Peradilan Negara dan Peradilan
Tuhan”. Selain itu, untuk mengenal penulis lebih jauh, dalam buku ini para pembaca dapat
mengetahui sosok Penulis Dr. Binsar M. Gultom, S.H, S.E, M.H., yang memiliki Motto hidup: “LEBIH
BAIK GAGAL DARIPADA TIDAK PERNAH MENCOBA”, karena “kegagalan” merupakan “kesuksesan
yang tertunda”.

BUKU TERKAIT
Kamus Hukum Kontemporer
Rp 52.000
Rp 44.200
Beli
Hukum Konstitusi dan Konsep Ekonomi
Rp 57.000
Rp 48.450
Beli
Penegakan Hukum Di Indonesia
Rp 85.000
Rp 72.250
Beli
Pengantar Hukum Indonesia
Rp 95.000
Rp 80.750
Beli
Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembe
Rp 39.000
Rp 33.150
Beli
Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru
Rp 73.000
Rp 62.050
Beli
BEST SELLER
1.
Big Drilling Kisi-Kisi Resmi Tes CPNS Tenaga Pendidik Terbaru
Rp 82.000
Rp 69.700
Beli
2.
The King Bedah Kisi-Kisi SBMPTN Soshum 2020
Rp 215.000
Rp 182.750
Beli
3.
The King Bedah Kisi Kisi UN USBN SMP 2020
Rp 169.000
Rp 143.650
Beli
4.
Loose Leaf BigBozz B5 100 Sheets Garis Warna
15.000
Beli
5.
Bolpoin Warna 0.5 Sarasa Clip Zebra
18.800
Beli